Geger! 6 Orang Ditangkap KPK Dalam Kasus OTT Sumut
Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Mandailing Natal, Sumatera Utara, menyedot perhatian publik. Enam orang ditangkap terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalan, menguak praktik mafia infrastruktur di tengah upaya pemerintah menyalurkan BSU dan mengawal perdamaian Iran-Israel.
Drama Penangkapan di Malam Gelap
Seperti perburuan di hutan belantara, tim penyidik KPK bergerak diam-diam pada Kamis malam (26/6/2025) di wilayah Mandailing Natal. Operasi yang dirancang cermat ini berhasil menjerat enam orang yang diduga terlibat skema korupsi proyek infrastruktur. Mereka terdiri dari ASN di lingkungan Dinas PUPR dan pihak swasta. "Layaknya tikus yang menggerogoti gudang beras, praktik korupsi di proyek vital ini menyedot anggaran yang semestinya untuk kesejahteraan rakyat," ujar seorang pengamat kebijakan publik.
Dua Klaster Proyek Bermasalah
Budi Prasetyo, Jubir KPK, membeberkan bahwa OTT ini menyasar dua klaster proyek:
- Pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara
- Proyek preservasi jalan di Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Sumut
Modusnya diduga melibatkan markup anggaran dan penyimpangan lelang proyek. KPK menemukan aliran dana mencurigakan ke sejumlah rekening selama penyelidikan pendahuluan.
Peran PT DNG yang Disorot
Penyelidikan mengerucut pada PT DNG, perusahaan kontraktor yang kantornya disegel KPK di Padangsidimpuan. Perusahaan ini tercatat sebagai pelaksana proyek jalan Simangambat-Pagaraman sepanjang 15 km dan sejumlah proyek strategis lain di Sumut. Investigasi mengungkap pola rekayasa dokumen lelang yang menguntungkan perusahaan tertentu.
Ironi di Tengah Program BSU dan Konflik Global
Kasus ini muncul di saat pemerintah fokus menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap II senilai Rp600 ribu kepada pekerja berpenghasilan rendah. Sementara di kancah global, dunia baru saja menarik napas lega setelah gencatan senjata Israel-Iran difasilitasi Donald Trump. "Bagaikan dua sisi mata uang, di saat pemerintah berjuang menyejahterakan rakyat melalui BSU dan menjaga stabilitas global, para koruptor justru menggerogoti uang negara dari proyek yang semestinya membangun negeri," tandas ekonom Universitas Indonesia.
Langkah KPK Selanjutnya
Keenam tersangka dibawa ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka. Penyidik juga menyita dokumen proyek dan bukti transaksi keuangan selama operasi.
Ini merupakan OTT kedua KPK pada 2025, setelah operasi di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan pada Maret lalu. Pola serupa terlihat dari keterlibatan pejabat PUPR daerah dan kontraktor.
Dampak pada Pembangunan Infrastruktur
Skandal ini berpotensi mengganggu sejumlah proyek infrastruktur strategis di Sumatera Utara. Masyarakat di wilayah terpencil Mandailing Natal dikhawatirkan kembali terisolasi akibat tertundanya proyek jalan yang menjadi nadi perekonomian.
Antara Harapan dan Kekecewaan
Di tengah upaya pemerintah mendistribusikan BSU tepat waktu dan mempertahankan stabilitas ekonomi pasca konflik Iran-Israel, kasus korupsi proyek PUPR ini bagai tamparan keras. Rakyat berharap dana BSU yang diterima tak ternodai oleh korupsi di sektor lain. "Bagai mengepel lantai yang bocor atapnya, program bantuan seperti BSU tak akan efektif jika kebocoran anggaran melalui korupsi terus terjadi," ujar aktivis antikorupsi.
Pesan Keras untuk Para Koruptor
Operasi ini menjadi bukti bahwa KPK tetap bekerja di tengah sorotan isu global. Seperti pedang yang tak kenal kompromi, lembaga ini terus memotong rantai korupsi di daerah. Masyarakat berharap kasus ini menjadi pembelajaran bagi daerah lain.
0 Komentar