Sejak dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat pada 20 Februari 2025, Dedi Mulyadi langsung mencuri perhatian publik dengan serangkaian kebijakan progresif yang berani dan kontroversial. Langkah-langkahnya menunjukkan komitmen kuat untuk membawa perubahan signifikan di provinsi terpadat di Indonesia ini.
Fokus pada Infrastruktur dan Efisiensi Anggaran
Salah satu prioritas utama Dedi Mulyadi adalah perbaikan infrastruktur jalan. Ia menargetkan 100% perbaikan jalan selesai pada 2026, dengan penekanan pada kualitas material, pelebaran jalan, serta penambahan fasilitas seperti CCTV dan penerangan jalan umum. Langkah ini bertujuan mendukung perkembangan kawasan industri dan meningkatkan konektivitas antar wilayah.
Selain itu, Dedi juga menekankan efisiensi anggaran pemerintah daerah. Ia mengurangi perjalanan dinas, rapat di hotel, dan kegiatan seremonial yang dianggap tidak mendesak, serta memprioritaskan pembangunan ruang kelas baru dan sekolah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Kebijakan Sosial dan Pendidikan yang Kontroversial
Dedi Mulyadi menerapkan larangan study tour sekolah setelah serangkaian kecelakaan bus rombongan pelajar dan keluhan orangtua terkait biaya yang mahal. Kebijakan ini menuai protes dari pengusaha transportasi dan pariwisata, serta kritik dari Menteri Pendidikan dan Menteri Pariwisata.
Dalam upaya memperkuat karakter siswa, Dedi menggagas program pendidikan militer bagi siswa bermasalah di SMA. Siswa akan dibina di barak militer selama enam bulan tanpa mengikuti sekolah formal, dengan tujuan membentuk karakter dan perilaku yang lebih baik. Program ini mendapat tanggapan beragam dari berbagai pihak, termasuk DPR dan TNI.
Kebijakan Lingkungan dan Kesejahteraan Masyarakat
Untuk mengatasi masalah banjir, Dedi Mulyadi menindak tegas tempat wisata yang dianggap merusak lingkungan, seperti pembongkaran tempat wisata Hibisc Fantasy di Puncak Bogor. Langkah ini bertujuan mengurangi kerusakan lingkungan yang berkontribusi terhadap banjir di Jabodetabek.
Dalam bidang kesejahteraan, Dedi menghapus tunggakan pajak kendaraan bermotor roda dua dan empat, yang berlaku dari 25 Maret hingga 6 Juni 2025. Kebijakan ini disambut antusias oleh masyarakat, yang berbondong-bondong membayar pajak kendaraan ke Samsat terdekat.
Program Keluarga Berencana dan Kontroversi
Dedi Mulyadi menggulirkan wacana menjadikan kepesertaan Keluarga Berencana (KB) sebagai prasyarat bagi masyarakat prasejahtera untuk menerima berbagai bantuan. Kebijakan ini bertujuan mengendalikan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun menuai kritik dari berbagai pihak yang menilai kebijakan tersebut diskriminatif .
0 Komentar